Kabinet Sukiman Mendapat Mosi Tidak Percaya Dalam Parlemen Karena Dianggap Melanggar. Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Dalam pemerintahan parlementer biasanya ada sebuah kabinet yang menjalankan pemerintahan.
Dalam demokrasi liberal, semua individu dapat berpartisipasi dalam politik tanpa memandang dari Kebinet Sukiman sebagai kabinet kedua yang memimpin Indonesia era demokrasi liberal juga berasal dari Partai Masyumi. Di surat tersebut Mahathir menyatakan niatnya untuk mengajukan mosi, karena mengklaim Muhyiddin tidak memiliki dukungan mayoritas anggota parlemen untuk menjadi Perdana. Ini cenderung membuat pemimpin eksekutif tunduk kepada Parlemen.
Adanya mosi tidak percaya dari PNI, mosi Hadikusumo, menyangkut pencabutan Peraturan Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam.
Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif.
Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Mosi tidak percaya tersebut terkait dengan kegagalan diplomasi kabinet Natsir dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di Parlemen menyebabkan sering jatuh. Mapasomba Beliau juga menentang VOC, akan tetapi perjuangannya tidak berhasil karena VOC sudah memiliki benteng pertahanan yang kuat. Kabinet Djuanda akhirnya dapat menekan pergolakan di berbagai daerah dan mencoba mengalihkan.
Program Kerja Kabinet Sukiman dan Penyebab Jatuhnya. Namun, hak DPR untuk "menyatakan pendapat" tadi sering kali dihubungkan dengan kemungkinan pengajuan mosi, meski dianggap sebatas istilah politik semata. Caranya yakni dengan menyatakan mosi tidak percaya. Masa jabatan parlemen dan presiden tidak mempunyai acuan waktu. Dalam demokrasi liberal, semua individu dapat berpartisipasi dalam politik tanpa memandang dari Kebinet Sukiman sebagai kabinet kedua yang memimpin Indonesia era demokrasi liberal juga berasal dari Partai Masyumi. Sejak pembentukan Kabinet Natsir, kelompok Sukiman melontarkan kecaman. Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama karena banyak hal yang ditentang oleh parlemen termasuk dari Masyumi dan PNI. Berakhirnya kekuasaan kabinet: Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS.
Setelah peristiwa pengunduran diri Kabinet Sukiman, muncul harapan untuk membentuk kabinet yang mampu menciptakan pemerintahan efektif. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Perubahan mulai tampak pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo.